Petinggi TNI dan Polri Maju Pilkada 2018, Baik atau Buruk?

Beberapa jenderal dan juga perwira TNI akan ikut berlomba dan bertarung pada Pikada 2018 setelah pada pilkada DKI Jakarta sebelumnya Agus Yudhoyono mengundurkan dirinya sebagai TNI agar bisa bersaing dalam Pilkada Jakarta. Apa pencalonan anggota Polri dan juga TNI ini sebagai tanda bahwa adanya sebuah tren kembalinya kedua institusi ini di ranah politik praktis Indonesia?

Beberapa TNI dan Polri Maju Unjuk Gigi

Salah satu contohnya adalah Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi yang akan mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 esok. Ia adalah salah satu dari beberapa perwira TNI dan juga jenderal polisi yang bakal mengikuti Pilkada di tahun 2018 mendatang.

Saat ditanya soal dirinya yang mencalonkan diri, Edy menjawab, “Mau membangun Sumatera Utara. Sumatera Utara kan itu provinsi yang besar. Di saat saya SMA, itu nomor 3 di Indonesia. nomoer satunya Jakarta, lalu yang kedua Surabaya. Yang ketiga Sumatera Utara. Saat ini Sumut di nomor ke-24 dari 34 provinsi.”

Selain Edy, pasalnya masih ada juga beberapa anggota Polri dan TNI yang mana masih aktif dan akan bersaing di Pilkada 2018 mendatang. Contoh yang lainnya adalah Murad Ismail yang mana akan maju di Maluku. Selain itu ada Irjen Safaruddin yang mencalonkan diri di Kalimantan Timur. Infantri David Sauradi yang mencalonkan diri di Bengkulu dan juga ada AKBP Ilyas di kota Bau-Bau.

Bertentangan dengan Kenetralan TNI dan Polri

Titi Anggraini, sebagai pakar demokrasi, mengatakan bahwa pencalonan petinggi TNI dan Polri itu sebenarnya bertentangan dengan netralitas yang mana harus dipegang oleh kedua institusi ini. “Regulasi kita, baik di UU Pilkada, dan juga di UU Pemilu, mengatur tentang netralitas dan juga profesionalisme TNI dan Polri di dalam Pilkada serta Pemilu. Namun sayang sekali, persoalan netralitas yang mana sangat penting ini dipersempit seakan-akan TNI Polri itu netral apabila ia ingin maju sebagai calon kepala daerah atau pun calon kepala calon legislative atau bahkan calon presiden, cukup dengan mundur saat mendaftarkan diri,” ungkap Titi.

Ia juga berpendapat, sebelum mereka memutuskan untuk mengajukan diri, maka biasanya calon-calon sudah menjalin komunikasi Bandar togel online dengan beberapa partai politik dan itu juga secara etika pastinya melanggar netralitas itu.

Edy Rahmayadi sendiri juga mengaku bahwa dirinya sudah memutuskan untuk maju ke pemilihan gubernur Sumatera Utara pada bulan Juni lalu. akan tetapi dirinya baru 1 bulan yang lalu menjalin komunikasi dengan partai politik. “Rakyat, tokoh-tokoh datang dan akhirnya ya, saya mau, tertarik. Tanggal 1 Juni 2017 itu saya menyatakan bahwa iya. Kalau parpol sih baru 1 bulan yang lalu,” akunya. Ia menambahkan bahwa ia telah mengundurkan diri dan sudah mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI yakni Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Salah satu anggota dari Indonesia Police Watch, Neta Pane, justru berpendapat sebaliknya. Menurut dirinya pencalonan anngota TNI Polri itu justru bagus dan bahkan bisa mendorong lebih banyak lagi calon pemimpin daerah dari kedua institusi itu. ia menganggap bahwa semakin banyak anggota yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari kedua institusi itu berarti kepercayaan masyarakat semakin meningkat kalau mereka bisa memenangkan pilkada tersebut. bahkan tidak mustahil, menurutnya, jika kepercayaan masyarakat pada TNI dan Polri akan tumbuh dan juga berkembang dengan adanya pencalonan mereka itu.