Mulai Hari Ini Seluruh Sector Transportasi Dilarang Beroperasi

Sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang menetapkan aturan pelarangan mudik, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan pengendalian transportasi musim Lebaran tahun ini. Aturan dimaksud tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 dalam rangka penghambat penyebaran virus corona yang menjadi wabah di Tanah Air.

Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik

Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan mengatakan, Permenhub  tersebut telah ditetapkan pada 23 April 2020. Pada keterangan resmi sebagaimana yang dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, Kamis (23/4/2020), pengaturan tersebut direalisasikan dalam bentuk pelarangan sementara pengoperasian sarana transportasi untuk kegiatan mudik lebaran tahun 2020.

Lebih jauh Adita menjelaskan bahwa peraturan tersebut berlaku bagi transportasi darat dan perkeretaapian, laut, dan udara. Ini termasuk kendaraan pribadi dan angkutan public yang membawa penumpang.

Yang termasuk angkutan umum di sini adalah kapal laut, penyeberangan, angkutan danau dan sungai, pesawat, kereta api, bus, dan mobil penumpang. Sementara untuk kendaraan pribadi meliputi kendaraan roda dua dan roda empat.

Aturan tersebut dikecualikan bagi mobil logistic atau barang tanpa penumpang, mobil jenazah, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, dan kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia.

Ketentuan pelarangan pengoperasian transportasi tersebut berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk pada kawasan-kawasan PSBB, wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan PSBB, dan zona merah penyebaran Covid-19.

Untuk memonitor hal ini, pada sector-sektor transportasi darat akan didirikan pos-pos koordinasi atau istilahnya adalah check point yang lokasinya berada di berbagai titik. Pos-pos check point tersebut akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri.

Saksi pelanggaran aturan mudik

Sebelumnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, pemerintah mengumumkan pelarangan mudik yang bersifat sebagai imbauan saja. Namun, saat ini pemerintah semakin tegas memberlakukan pelarangan tersebut disertai sanksi bagi mereka yang nekad.

Sanksi dimaksud antara lain, teguran persuasive, pemberian peringatan, sampai sanksi denda untuk pemilik kendaraan togel hongkong pribadi yang mengangkut penumpang dengan tujuan pulang kampung.

Mulai tanggal 24 April sampai 7 Mei 2020, pelanggar akan mendapatkan peringatan serta diarahkan untuk putar balik atau kembali ke lokasi awal perjalanan. Sementara pada periode 7 hingga 31 Mei 2020 selain diarahkan untuk putar balik juga disertai sanksi berupa denda atau yang lainnya sebagaimana ketentuan yang diberlakukan.

Untuk penyeberangan dan transportasi darat berlakunya aturan pelarangan operasional transportasi dilangsungkan mulai periode 24 April sampai dengan 31 Mei 2020. Lalu untuk kereta api aturan tersebut berlaku mulai 24 April sampai dengan 15 Juni 2020. Sementara untuk transportasi kapal laut, pelarangan operasional dilangsungkan mulai 24 April hingga 8 Juni 2020. Berikutnya untuk pesawat angkutan komersial tidak akan melayani penerbagan lagi pada mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.

Mereka yang telah membeli tiket pada tanggal-tanggal tersebut dapat mengajukan refund atau pengembalian tiket full. Selain tawaran tersebut, penyedia jasa transportasi juga memberikan opsi re-route atau re-schedule.

Sesuai kebijakan para pengelola layanan transportasi, kebijakan refund atau pengembalian tiket bagi mereka yang sudah telanjur melakukan pembelian di tanggal-tanggal yang disebutkan di atas, telah dituangkan dalam Permenhub. Operator transportasi atau badan usaha wajib mengembalikan secara utuh biaya tiket atau refund.

Jika berkenan, penumpang juga dapat memilih re-schedule atau re-route. Demikian yang disampaikan oleh Adita.